Pasal 20

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan

untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai

dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau

penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik

di wilayah Indonesia.

(3) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan,

dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia dalam hal

teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam

negeri.

(4) Kriteria teknologi penyimpanan tidak tersedia di

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

2019, No. 185 -20-

ditentukan oleh komite yang terdiri atas kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika, lembaga yang

membidangi urusan pengkajian dan penerapan teknologi, lembaga yang membidangi urusan

keamanan siber, dan Kementerian atau Lembaga

terkait.

(5) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

(6) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup

Publik menggunakan layanan pihak ketiga,

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

wajib melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang

ditimbulkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data

sesuai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diatur dengan Peraturan Menteri.