Pasal 100

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 82 ayat (7), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara; d. pemutusan Akses; dan/atau e. dikeluarkan dari daftar. (3) Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.