Pasal 25

(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Menteri selaku

pengelola fisk:11 melakukan evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP secara berkala paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi dari Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

(3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti

rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(4) Berdasarkan ...

SK No051801A

PRESIOEN

(4) Berdasarkan hasil evaluasi dari pimpinan Instansi

Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tindak lanjut atas rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat:

• menyusun dan menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
• menyusun perubahan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jeni~ PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan meminta persetujuan Menteri selaku pengelola fiskal; atau
• menyusun perubahan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah} atau 0% (nol persen) dan meminta persetujuan Menteri selaku pengelola fiskal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi atas

pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.