Pasal 17

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi

Keuangan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010

,

www.djpp.depkumham.go.id