Pasal 12

(1) Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

• tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan
• mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

(2) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

(3) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

(4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

• letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas;

• dihapus;

• terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi atau pulau yang sama;

• dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;

• tidak ...

• tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
• rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

(5) Kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ratio tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) ditetapkan oleh Menteri.

1. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B yang berbunyi sebagai berikut: