Pasal 7

(1) Harga atas pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh instansi/lembaga pemberi tugas berdasarkan kesepakatan instansi/lembaga pemberi tugas dengan Perusahaan'

(2) Daram . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam penentuan harga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), instansi/lembaga pemberi tugas dapat meminta masukan dari lembaga/konsultan independen yang memiliki kompetensi dan kemampuan teknis di bidangnya.