Pasal 51

(1) Pemerintah menindaklanjuti hasil EKPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan berprestasi rendah;
• monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
• monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
• monitoring dan evaluasi aset pemerintahan daerah;
• monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
• evaluasi kebijakan Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; dan
• evaluasi kepemimpinan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.