Pasal 49

(1) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat

(3) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat kepala daerah.

(2) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonom baru dapat diberikan dalam hal:

• penyusunan perangkat daerah;
• pengisian personil;
• pengisian keanggotaan DPRD;
• penyusunan APBD;
• pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari pemerintahan provinsi;
• pemindahan personil, pengalihan aset, pendanaan dan dokumen;
• penyusunan rencana umum tata ruang; dan
• penguatan infrastruktur yang mendukung investasi daerah.

(3) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam

Negeri dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama gubernur.

(4) Dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Dalam Negeri

berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga.