Pasal 30

Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, disusun berdasarkan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan mempertimbangkan:

• kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
• kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.