Pasal 18

EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek penilaian:

• ketentraman dan ketertiban umum daerah;
• keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
• keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
• efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
• efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
• efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
• ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
• intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
• transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
• intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
• efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
• pengelolaan potensi daerah; dan
• terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.