Pasal 79

(1) Barang milik negara/daerah yang digunakan oleh badan layanan umum/badan

layanan umum daerah merupakan kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang bersangkutan.

(2) Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.