Pasal 46

(1) Pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

untuk:

• tanah dan/atau bangunan;
• selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

untuk:

• tanah dan/atau bangunan;
• selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila:

• sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
• harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
• diperuntukkan bagi pegawai negeri;
• diperuntukkan bagi kepentingan umum;
• dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.