Pasal 39

(1) Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang.

(2) Penilaian barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam

rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh gubernur/ bupatijwalikota, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

(3) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

(4) Hasil penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan oleh:

• pengelola barang untuk barang milik negara;
• gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.