Pasal 25

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan

bentuk:

• kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
• kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
• kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
• kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

(4) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.