Pasal 22

(1) Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang

menguntungkan negara/daerah.

(2) Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan

dapat diperpanjang.

(3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

• barang milik negara oleh pengelola barang;
• barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

(4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang

sekurang-kurangnya memuat:

• pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
• jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
• tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
• persyaratan lain yang dianggap perlu.

(5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib

disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Bagian Keempat Pinjam Pakai