Pasal 22

(1) Pen5rusunan RP2P sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 memuat rencana:

• sistem Pelayanan Perkotaan; dan
• pendanaan indikatif. (21 Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap Kawasan Perkotaan terencana yang dibangun oleh Badan Hukum wajib sesuai dengan RP2P yang disusun oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan

Pasal 21.

(3) Rencana sistem Pelayanan Perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• rencana penyediaan layanan Perkotaan;
• rencana pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan;
• rencana pembinaan sumber daya manusia dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan; dan
• rencana pengembangan teknologi dan inovasi dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas. (41 Rencana pendanaan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkiraan biaya pemenuhan rencana sistem Pelayanan Perkotaan.

(5) RP2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

untuk jangka waktu sesuai dengan periode RPJMD.