Pasal 32

(1) Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Kepala

Dinas Daerah KabupatenlKota secara ex officio bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia. (21 Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

• mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;

b.menetapkan...

Sl( No 1'0214,1 A

PRES IDEN

• menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3);
• menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui:

1. gubernur pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah provinsi; atau 2l bupati/wali kota pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah kabupaten/ kota.

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bertanggung jawab kepada:

• gubernur pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah provinsi; atau
• bupati/wali kota pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah kabupaten/ kota.

(4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia terdiri

atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.