Pasal 47

(1) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP diterbitkan, Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang dan tidak mengajukan keberatan:

• Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang piutang negara; atau
• Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penerusan Tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP.

(3) Berdasarkan Surat Penerusan Tagihan PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf b, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

(4) Surat Penyerahan Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a dan ayat (3), dicantumkan sesuai dengan besaran yang terdapat dalam Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi

yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.

(6) Dalam . .

SK No 051531A

PRES IDEN

REPUBLIK INEIONESIA

(6) Dalam hal Wajib Bayar ticiak melakukan pemenuhan

kewajiban atas Surat Tagihan PNBP, dapat menjadi dasar Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk menghentikan layanan PNBP kepada Wajib Bayar.