PP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 37

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. (21 Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

koreksi administratif; dan
koreksi substantif.

(3) Permohonan koreksi administrat-if sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a disertai dengan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi.

(41 Permohonan .

SK No 047519 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau penjelasan paling sedikit berupa:

bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi; dan
metode perhitungan PNBP Terutang.

(5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan

Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

← Pasal 36 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 38 →