Pasal 35

(1) Dalam hal penetapan PNBP Terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b ditetapkan secara jabatan, Instansi Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.

1. Surat

SK No 047518 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t7-

(2) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan

PI,IBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

(3) Mekanisme penetapan PNBP secara jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.