Pasal 73

Ayat (1) Jika konferensi internasional yang diselenggarakan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain yang bekerjasama dengan pihak lain, yaitu: Badan-Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional Non PBB, dan Organisasi Regional, maka hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bekerjasama diatur dalam perjanjian internasional. Yang dimaksud dengan "Organisasi lain" yaitu organisasi non pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6375

SK No 011469 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPTRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 20IO

TENTANG KEPROTOKOLAN

Tata tempat penandatanganan perjanjian internasional antara kedua A.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

LIK INDONESIA

Hukum dan

Djaman

SK No 01