Pasal 6

(1) Penetapan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

(2) Tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Cacat Tingkat III dengan kriteria:

1. kehilangan kedua anggota gerak bawah;

2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;

3. kehilangan kedua anggota gerak atas;

4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;

5. kelumpuhan . . .

1. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;

2. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;

3. kehilangan penglihatan kedua mata;

4. bisu dan tuli;

5. penyakit jiwa berat; atau

6. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.

• Cacat Tingkat II dengan kriteria:

1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;

2. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;

3. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;

4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;

5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;

6. penyakit jiwa sedang;

7. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;

8. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;

9. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;

10. bisu; atau

11. tuli.

• Cacat . . .

• Cacat Tingkat I dengan kriteria:

1. gangguan kejiwaan yang ringan;

2. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;

3. berkurangnya fungsi mata;

4. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau

5. perubahan klasifikasi/fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera/sakit.

(3) Golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan:

• golongan “C” adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer akibat tindakan langsung lawan;

• golongan “B” adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer bukan tindakan langsung lawan dan/atau dalam tugas kedinasan; dan

• golongan “A” adalah kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer.