Pasal 60

(1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final. (21 Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp5OO.O00.OOO,O0 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan.

(3) Bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai Pajak

(21 Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan jumlah peredaran brlto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak Masa P4iak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

(4) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

(5) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikalikan dengan:

• dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b; atau
• dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhitungkan bagian peredaran bruto dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {21, untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a.

Pasal61...

SK No 156727 A

PRES IDEN