Pasal 51

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan

pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. l2l Direktur Jenderal Pajak berwenang meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain mengenai hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) wqiib. . .

SK No 156734 A

PRES IDEN

(3) Wajib Pajak atau pihak lain yang diminta informasi oleh

Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) wajib memenuhi permintaan informasi mengenai hal

yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak tain tidak memenuhi

permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak atau pihak lain dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertukaran

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.