Pasal 48

Pemerintah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

• penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pqiak;
• pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;
• pertukaraninformasiperpajakan;
• banflran penagihan pajak; dan
• kerja sama perpajakan lainnya.