Pasal 5

(1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

• pedoman tata laksana; dan

• pedoman pelaksanaan.

(2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman

struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

• pedoman teknis pertambangan;

• pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

• pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;

• pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan;

• pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;

• pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;

• pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;

• pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;

• pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

• pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan

• pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.