Pasal 2

(1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.

(2) Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan tujuan untuk:

• menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;

• melindungi kelestarian sumber daya alam;

• mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau

• menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

(3) Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.

(4) Menteri dapat mengecualikan pengenaan Bea Keluar

terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:

• barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

• barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;

• barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

• barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

• barang pindahan;

• barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;

• barang . . .

• barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; atau

• barang ekspor yang akan diimpor kembali.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pengecualian pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.