Pasal 33

(1) SA merupakan organ yang menjalankan fungsi

penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

(2) SA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.

• menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

• menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik Sivitas Akademika;

• merekomendasikan . . .

• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
• mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;
• mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
• mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
• memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
• merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
• memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik Unpad yang diusulkan Rektor;
• memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai kinerja Rektor di bidang akademik;
• memberikan persetujuan atas pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi;
• memilih anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat;
• bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta Unpad; dan
• memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor oleh MWA.

Pasal 34 . . .