Pasal 21

(1) Setiap penyelenggara Diklat Transportasi wajib

menggunakan Kurikulum yang ditetapkan Menteri.

(2) Dalam menetapkan Kurikulum Diklat Transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri harus memperhatikan:

• pemenuhan standar Kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• pembentukan fisik yang prima dan beretika; dan
• ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri . . .

(3) Menteri dalam menyusun Kurikulum Diklat

Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasukan muatan Kurikulum yang wajib dimuat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) wajib memenuhi standarisasi yang

ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada standar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.