Pasal 4

(1) Neraca penutup Perum Pegadaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) dan neraca pembuka Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil audit.

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.