Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
• Surat Ketetapan Pajak Nihil;
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
• pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:

• pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;
• pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar; atau
• pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau
2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.

(4) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang

telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar.

(5) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang

telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dapat mengajukan permohonan pengurangan a tau penghapusan sanksi administratif.

(6) Tata ...

SK No 046348 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(6) Tata cara pencabutan pengajuan keberatan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal33

(1) Direktur Jenderal Pajak harus menyelesaikan keberatan

yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.