Pasal 19

(1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan

pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.