Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:

• tujuan kerja sama;
• objek yang akan dikerjasamakan;
• hak dan kewajiban meliputi:

1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.

• jangka waktu kerja sama; dan
• besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

(2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

(3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 12 . . .