Pasal 8

(1) Selain Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Sektor

Jasa Keuangan dilaksanakan melalui gelar perkara khusus, yaitu:

• menentukan penyelidikan, penghentian penyelidikan, menentukan penyidikan, dan penghentian penyidikan;

• menentukan penyidik yang paling pertama menangani, dalam hal penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, pada saat yang bersamaan melakukan penyidikan terhadap obyek perkara yErng sama;

• dalam

SK No 093500 A

PRESIOEN

-9

• dalam hal Penyidik Otoritas Jasa Keuangan melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan ditemukan tindak pidana umum, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan melimpahkan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf a;
• menentukan tindak lanjut penyidikan oleh pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf a, dalam hal Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b akan atau telah menghentikan penyelidikan atau penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan prinsip ultimum remedium; dan
• melakukan penyidikan bersama. (21 Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif Otoritas Jasa Keuangan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.