Pasal 499

(1) Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara pendaftaran pemilik sertifikat elektronik; dan/atau c. dikeluarkan dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik yang mendapat pengakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang telah mendapat pengakuan tidak melakukan kewajiban: a. memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik; b. melakukan validasi sertifikat elektronik; c. membuat daftar sertifikat elektronik yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik (validation authority); d. memperbarui tanda lulus penyelenggara sertifikasi elektronik yang akan habis masa berlakunya; e. mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas pemilik sertifikat elektronik; f. memberitahukan pernyataan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification practice www.peraturan.go.id 2021, No.15 statement) penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya kepada pihak lain yang menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; g. memublikasikan pernyataan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification practice statement) penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya di situs resmi layanannya; h. memberitahukan kontrak berlangganan (subscriber agreement) dan kebijakan privasi penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya kepada calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik; i. memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan sertifikat elektronik; j. menjamin kerugian akibat kegagalan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. meminta persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal terjadi perubahan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik yang berbeda dengan ketentuan dalam kebijakan sertifikat elektronik (certificate policy) penyelenggara sertifikasi elektronik induk; l. melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftarannya (registration authority); m. memelihara dokumen arsip secara sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (paper based) dan/atau elektronik www.peraturan.go.id 2021, No.15 (electronic based);
n. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggara sertifikasi elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan atau apabila diminta; dan o. menyetorkan setiap pendapatan dari biaya layanan penggunaan sertifikat elektronik yang dihitung dari persentase pendapatan kepada negara. (3) Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pendaftaran pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah mendapat pengakuan tidak melakukan kewajiban: a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penerbitan sertifikat elektronik; dan b. melakukan pemeriksaan permohonan perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, dan/atau pencabutan sertifikat elektronik. (4) Dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (5) Dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pendaftaran pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa dikeluarkan www.peraturan.go.id 2021, No.15 dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (6) Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikeluarkan dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak dapat memperbaharui tanda lulus penilaian kelaikan sistem penyelenggara sertifikasi elektronik yang akan habis masa berlakunya;
b. adanya putusan pengadilan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan/atau c. atas permintaan penyelenggara sertifikasi elektronik sendiri.