Pasal 419

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi BUJK yang tidak memenuhi kewajiban memiliki SBU konstruksi. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. BUJK nasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak;
b. kantor perwakilan BUJKA sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak; dan c. BUJK Penanaman Modal Asing sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak. (3) Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha hingga terpenuhi kewajiban. www.peraturan.go.id 2021, No.15