Pasal 100

(1) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. (2) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sertifikasi dan pencatatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. (3) BUJK mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) untuk mendapatkan SBU konstruksi.
(4) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan.
www.peraturan.go.id 2021, No.15 (5) SBU konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlakunya.