Pasal 8

(1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi

Perdagangan Nasional dapat meminta Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari Pelaku Usaha dan/atau pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Indonesia. (21 Pelaku Usaha dan/atau pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -ayat dimaksud pada (i) wajib memberikai Data Perdagangan danlatau Informasi Perdagangan kepada Menteri.

(3) Pelaku Usaha dan/atau pelaku usaha yang berkedudukan

di luar wilayah Negara Republik Indonesia telah memenuhi kewajiban menyampaikan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah menyampaikan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaku

SK No 027516 A

PRESIDEN

(4) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diberikan sanksi berupa:

• peringatan tertulis;
• rekomendasi penghentian sementara kegiatan perdagangan kepada lembaga penerbit perizinan di bidang perdagangan; dan f atau
• sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.