Pasal 13

(1) Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar

pada perairan tertentu, Menteri menetapkan sistem rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang meliputi:

• skema pemisah lalu lintas di laut;
• rute dua arah;
• garis haluan yang dianjurkan;
• rute air dalam;

www.djpp.depkumham.go.id

• daerah yang harus dihindari;
• daerah lalu lintas pedalaman; dan
• daerah kewaspadaan.

(2) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada:

• kondisi alur-pelayaran; dan
• pertimbangan kepadatan lalu lintas.

(3) Sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk- pelayaran dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.