Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

• penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
• susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
• rekening kas umum Partai Politik;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
• rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
• laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota

melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Perundang-undangan ayat (1). Peraturan (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana ditjen dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota membentuk tim verifikasi.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan