Pasal 7

(1) Keanggotaan BPRS berjumlah paling banyak 5 (lima)

orang yang terdiri atas unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan;

• asosiasi perumahsakitan;

• organisasi profesi bidang kesehatan; dan

• tokoh masyarakat.

(2) Pengusulan . . .

(2) Pengusulan keanggotaan BPRS yang berasal dari unsur

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan dan tokoh masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d

dilakukan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas di

bidang pembinaan dan pengawasan rumah sakit pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Pengusulan keanggotaan BPRS yang berasal dari unsur

asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi bidang

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan huruf c dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing

unsur.

(4) Keanggotaan BPRS ditetapkan oleh Menteri.