Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

1. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya

disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan

pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal

yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan

unsur masyarakat.

1. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya

disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada

dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan

pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat

nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur

masyarakat.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah . . .

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau

walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kesatu

Umum