Pasal 1

(1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada

Kementerian Pertanian, meliputi penerimaan dari:

• perolehan dari hasil pertanian;

• jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta;

• jasa pengembangan diseminasi dan teknologi;

• jasa pemberian hak dan perizinan;

• jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan;

• jasa layanan pengujian, analisis, dan pengembangan pertanian;

• jasa penelitian, alih teknologi hasil penelitian, dan pengembangan pertanian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain;

• jasa . . .

• jasa penggunaan sarana dan prasarana.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf h sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.