regulation_id: "PP_48_2001" document_type: "PP" title_indonesian: "Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR" year: "2001" number: "48" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/pp/pp-48-2001" frbr_uri: "/akn/id/act/pp/2001/48" official_source: "https://peraturan.go.id/id/pp-no-48-tahun-2001" source: "pasal.id"

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Sumber: https://pasal.id/peraturan/pp/pp-48-2001

Pasal I

pasal.id

Mengubah Lampiran angka II huruf A Nomor 3 huruf b Nomor 2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) dengan mengubah tarif Izin Terpadu untuk Reaktor Daya _ 600 Mwe, sehingga Lampiran angka II huruf A PERATURAN PEMERINTAH Nomor 134 Tahun 2000 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF

II. BIAYA IZIN PEMANFAATAN

INSTALASI NUKLIR

A. Reaktor Nuklir

1. Reaktor Riset / Reaktor Tes

a. Izin Tapak

1. Pemerintah

per izin Rp. 2.500.000,00

2. Swasta

per izin Rp. 5.500.000,00

b. Izin Konstruksi

1. Pemerintah

per izin Rp. 3.750.000,00

2. Swasta

per izin Rp. 8.250.000,00

c. Izin Operasi Sementara

1. Pemerintah

per izin Rp. 1.250.000,00

2. Swasta

per izin Rp. 2.750.000,00

d. Izin Operasi Jangka panjang

..

..

1. Pemerintah

per izin Rp. 6.250.000,00

2. Swasta

per izin Rp. 13.750.000,00

e. Izin Dekomisioning

1. Pemerintah

per izin Rp. 3.750.000,00

2. Swasta

per izin Rp. 8.250.000,00

f. Izin Upgrading Daya

per izin Rp. 3.750.000,00

g. Izin Modifikasi Komponen per izin Rp. 300.000,00

2. Reaktor Daya < 600 Mwe

a. Izin Multi Tahap

1. Izin Tapak

per izin Rp. 33.000.000,00

2. Izin Konstruksi

per izin Rp. 165.000.000,00

3. Izin Operasi Sementara

per izin Rp. 110.000.000,00

4. Izin Operasi Jangka panjang per izin Rp. 550.000.000,00

5. Izin Dekomisioning

per izin Rp. 110.000.000,00

b. Izin Dua Tahap

1. Izin Tapak

per izin Rp. 33.000.000,00

2. Izin Terpadu

per izin Rp. 715.000.000,00

3. Izin Dekomisioning

per izin Rp. 110.000.000,00

3. Reaktor Daya _ 600 Mwe

a. Izin Multi Tahap

1. Izin Tapak

per izin Rp. 49.500.000,00

2. Izin Konstruksi

per izin Rp. 247.500.000,00

3. Izin Operasi Sementara

per izin Rp. 165.000.000,00

4. Izin Operasi Jangka Panjang per izin Rp. 825.000.000,00

5. Izin Dekomisioning

per izin Rp. 165.000.000,00

b. Izin Dua Tahap

1. Izin Tapak

per izin Rp. 49.500.000,00

2. Izin Terpadu

per izin Rp.1.072.500.000,00

3. Izin Dekomisioning

per izin Rp.165.000.000,00

Pasal II

pasal.id

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 72.