Pasal 3

(1) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan

berdasarkan asas timbal balik.

(2) Penerapan asas timbal balik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

(3) Pembebasan . . .

(3) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.