Pasal 36

(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian

atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. (21 Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:

• sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
• keperluannya merupakan produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;
• keperluannya merupakan barang contoh dalam rangkg pengujian untuk memperoleh sertifikat kesesuaian; dan/ atau
• keperluannya merupakan barang pribadi penumpang.

(3) Penetapan . . .

SK No l804l8A

relilrEtrlTxllltrtriTm

(3) Penetapan terhadap pengecualian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara secara wajib dari masing-masing barang Industri.

1. Ketentuan huruf a ayat (41, huruf a ayat (5), dan huruf a ayat (6) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: