Pasal 77

(1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

(2) Usul perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.

(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sudah harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterimanya usulan perubahan dari Direksi.

(4) Dalam hal . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Dalam hal rancangan perubahan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan telah dilimpahkan kepada Dewan Pengawas, kewenangan persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.