Pasal 73

(1) Pemegang Izin wajib menJrusun, melaksanakan, dan

memutakhirkan program Kesiapsiagaan tingkat instalasi/fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (21 huruf c. (21 Program Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• infrastruktur; dan
• fungsi penanggulangan. (21 (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a rneliputi:
• organisasi dan kewenangan; b, koordinasi; peralatan; c, fasilitas dan
• prosedur; dan
• pelatihan dan/atau gladi Kedaruratan Nuklir.

(4) Fungsi. . .

SK No 177068A

E[*{F'I{I]

35- (41 Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• manajemen operasi tanggap darurat;
• identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
• tindakan mitigasi;
• tindakan pelindungan;
• pemberian informasi, instruksi, dan peringatan kepada masyarakat;
• pelindungan untuk petugas penanggulangan;
• penanganan medis;
• komunikasi publik;
• pengelolaan limbah radioaktif; j. mitigasi konsekuensi nonradiologik;
• penghentian Kedaruratan Nuklir; dan
• analisis kedanrratan dan tanggap darurat. Pasal74 (U Pemegang Izin wajib melakukan kajian potensi bahaya radiologik terhadap instalasi/ fasilitas dan kegiatan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya. (21 Kajian potensi bahaya radiologik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
• men5rusun dan menetapkan program Kesiapsiagaan; dan
• mengembangkan strategi proteksi untuk:

1. melindungi anggota masyarakat dari Paparan Darurat; dan
2. melindungi petugas penanggulangan dari Paparan Darurat.

(3) Program Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a harus terintegrasi dalam sistem manajemen.