Pasal 36

(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.