Pasal 180

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN, Menteri Keuangan menyelenggarakan

sistem informasi keuangan Negara yang terintegrasi.

(2) Sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem

informasi pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

(3) Sistem informasi pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem

informasi yang berkaitan dengan keuangan negara.

(4) Sistem informasi pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem

informasi keuangan daerah.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.